BAB VII — PUBLIKASI DAFTAR AP DAN KAP PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 30
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu bermaksud untuk aktif kembali dan tercatat pada daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, AP dan/atau KAP yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Permohonan pengaktifan kembali bagi AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti keikutsertaan PPL sesuai jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan cara mengikuti PPL:a. setiap tahun selama masa tidak aktif; ataub. secara akumulasi selama 2 (dua) tahun terakhir,sebelum pengaktifan kembali dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan.(3) AP dan/atau KAP dianggap mengundurkan diri sebagai AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, ketika:a. AP dan/atau KAP tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataub. pengajuan permohonan pengaktifan kembali oleh AP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir.(4) Dalam hal AP dan/atau KAP dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan:a. menerbitkan surat keputusan pembatalan seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP dan/atau KAP; danb. mencatat AP dan/atau KAP dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Otoritas Jasa Keuangan.(5) Persetujuan permohonan pengaktifan kembali AP dan/atau KAP diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan yang disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.(6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan persyaratan pengaktifan kembali AP dan/atau KAP.