BAB VII — PUBLIKASI DAFTAR AP DAN KAP PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 28
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) AP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:a. sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri;b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau sanksi pembekuan izin AP dari Menteri;c. merupakan Rekan dari KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pembekuan izin usaha KAP dari Menteri; ataud. tidak lagi merupakan Rekan dari KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Dalam hal AP dikenai sanksi pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu dari Menteri, AP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b pada sektor dimaksud.(3) KAP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:a. KAP mendapat sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;b. pemimpin KAP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);c. pemimpin KAP persekutuan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Rekan terdaftar dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap;d. izin usaha KAP dibekukan oleh Menteri; ataue. sebab lain.(4) Bagi AP dan/atau KAP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b:a. seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP dan/atau KAP pada Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu, kecuali memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);b. AP dan/atau KAP tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak; danc. AP dapat menunda pemenuhan PPL setiap tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat (2).