Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — PENGELOLAAN ADMINISTRASI AP DAN KAP

Pasal 25

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bagi KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang memiliki kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, tetap wajib menyampaikan perjanjian kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang minimal mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e paling lambat tanggal 31 Desember 2023. (2) KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis disertai batas waktu pemenuhan. (3) Dalam hal KAP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KAP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH