POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Bagi AP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sektor perbankan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum memiliki sertifikat pengetahuan akuntansi syariah, wajib mengikuti pelatihan akuntansi syariah yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik paling lambat tanggal 31 Desember 2023.(2) AP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis disertai batas waktu pemenuhan.(3) Dalam hal AP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah batas waktu yang ditetapkan, AP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.