POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib:a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak;b. menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak;c. menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;d. melakukan audit (assurance) kesesuaian laporan informasi keuangan historis dengan standar akuntansi keuangan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dane. memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.(2) AP wajib mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.(3) Kewajiban AP mengikuti PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2):a. paling sedikit sesuai jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; danb. mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak AP memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.(4) AP yang merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit wajib menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.(5) Kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing wajib melaksanakan reviu mutu dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b.