BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kesatu — Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Pendanaan
Pasal 8
POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang mengalami gangguan teknis dan/atau keadaan kahar sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Data Transaksi Pendanaan secara daring sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis disertai dokumen pendukung untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan.(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:a. departemen yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik, bagi Penyelenggara yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; ataub. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Penyelenggara yang berkantor pusat di luar wilayah selain Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.(3) Penundaan batas waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan hanya diberikan sampai dengan gangguan teknis, keadaan kahar, dan/atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan telah dapat teratasi.(4) Penyelenggara yang memperoleh penundaan batas waktu karena gangguan teknis dan/atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Data Transaksi Pendanaan setelah batas waktu penundaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.