BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 6
POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan sistem elektronik milik Penyelenggara pada Sistem Pelaporan.(2) Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibuktikan dengan pemberitahuan dari Sistem Pelaporan bahwa penyampaian telah berhasil.(3) Dalam hal Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau pengumuman melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.(4) Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:a. informasi tentang Pengguna;b. informasi transaksi Pendanaan; danc. informasi kualitas Pendanaan.(5) Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.(6) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme, dan cakupan data penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.