POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:a. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai:1. penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan2. permintaan dan penggunaan Informasi Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan;b. ketentuan dalam Bab IV mengenai sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan yang dikelola oleh Asosiasi dinyatakan tidak berlaku, pada saat Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Sistem Pelaporan telah dapat memproses permintaan Informasi Penerima Dana;c. pemenuhan kewajiban Asosiasi mengenai kebijakan dan prosedur operasional serta pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dand. ketentuan mengenai permintaan Informasi Penerima Dana melalui Sistem Pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Sistem Pelaporan telah dapat memproses permintaan Informasi Penerima Dana.
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.