BAB IV — SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN YANG DIKELOLA OLEH ASOSIASI · BAB IV Bagian Ketiga — Sanksi Administratif
Pasal 30
POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Asosiasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, dan/atau Pasal 28 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis; dan/ataub. pembatalan persetujuan.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpadidahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a.(3) Dalam hal Asosiasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Asosiasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.