BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kelima — Penanggung Jawab, Audit Internal, serta Kebijakan dan Prosedur Pelaporan

Pasal 20

POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap Penyelenggara terkait pelaporan Data Transaksi Pendanaan dan permintaan Informasi Penerima Dana dalam Sistem Pelaporan. (2) Penyelenggara wajib memberikan informasi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 POJK 8/2026

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH