BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Keempat — Permintaan Informasi Penerima Dana

Pasal 12

POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Permintaan Informasi Penerima Dana secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan oleh kantor pusat Penyelenggara dan/atau kantor cabang Penyelenggara. (2) Cakupan Informasi Penerima Dana yang dapat diminta oleh Penyelenggara meliputi: a. identitas Penerima Dana; b. pemilik dan pengurus bagi Penerima Dana badan usaha dan badan hukum; c. Pendanaan yang diterima Penerima Dana; d. manfaat ekonomi; e. agunan, jika ada; f. penjamin, jika ada; g. kualitas Pendanaan; dan h. informasi lain yang diperlukan. (3) Penyelenggara wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Penerima Dana pada Sistem Pelaporan yang dilakukan oleh Penyelenggara, yang paling sedikit mengenai: a. tanggal permintaan; b. nomor identitas Penerima Dana; c. nama Penerima Dana; d. peruntukan Informasi Penerima Dana; dan e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Penerima Dana. (4) Penyelenggara dilarang menggunakan Informasi Penerima Dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk keperluan Penyelenggara selain untuk: a. mendukung kelancaran proses penyaluran Pendanaan; b. menerapkan manajemen risiko dan/atau memfasilitasi pengalihan risiko; c. mengidentifikasi Penerima Dana dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; d. pengelolaan sumber daya manusia pada Penyelenggara; dan/atau e. verifikasi untuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 8/2026

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH