BAB III — SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kedua — Pengkinian Data Transaksi Pendanaan

Pasal 10

POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara wajib melakukan pengkinian atas Data Transaksi Pendanaan pada Sistem Pelaporan. (2) Dalam hal Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian Data Transaksi Pendanaan pada Sistem Pelaporan berdasarkan permintaan dari: a. tim likuidasi; atau b. Penerima Dana. (3) Permintaan pengkinian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan dokumen pendukung.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 POJK 8/2026

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH