Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KELEMBAGAAN · BAB II Bagian Kesatu — Badan Hukum dan Permodalan

Pasal 5

POJK 4/2025 — Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PAJK dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. warga negara asing; dan/atau d. badan hukum asing. (2) Batasan kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. (3) Kepemilikan saham PAJK dilarang berasal dari: a. penanam modal dalam negeri; dan b. penanam modal asing, yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dengan membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (4) Batasan kepemilikan asing pada PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PAJK yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 POJK 4/2025

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf c POJK 16/2025; Pasal 79 huruf b POJK 30/2025; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 26-02-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025

Status di JDIH