Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap PAJK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pengawasan tidak langsung; danb. pengawasan langsung.(3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui analisis laporan, dokumen, data, dan/atau informasi lain yang disampaikan oleh PAJK.(4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan terhadap operasional PAJK.(5) Dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAJK wajib memberikan:a. keterangan dan data;b. pembukuan;c. dokumen;d. akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan/ataue. hal lain yang diperlukan,sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.