Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — TATA KELOLA · BAB III Bagian Kesatu — Penerapan Tata Kelola

Pasal 25

POJK 4/2025 — Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggaraan Agregasi dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai yang dapat diakses oleh Konsumen. (2) Situs web dan/atau aplikasi berbasis gawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. informasi mengenai profil PAJK; b. produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diagregasikan dan/atau diperbandingkan oleh PAJK; c. informasi terkait produk dan/atau layanan PAJK; d. syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan PAJK; e. kebijakan privasi; f. informasi bahwa PAJK diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; g. keterangan bahwa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan bukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diterbitkan oleh PAJK dan PAJK tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko terkait produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan h. informasi layanan Konsumen. (3) Perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk setiap produk dan/atau layanan jasa keuangan paling sedikit memuat: a. informasi terkait: 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan; 2. nama penerbit; 3. fitur utama; 4. manfaat; 5. risiko; 6. persyaratan dan tata cara; 7. biaya; dan 8. informasi tambahan; dan b. simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja bagi produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana. (4) Perbandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan atas jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sama dan dapat diperbandingkan secara akurat, jujur, jelas, objektif, dan transparan. (5) PAJK wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 POJK 4/2025

PDF naskah resmi, halaman 22

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf c POJK 16/2025; Pasal 79 huruf b POJK 30/2025; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 26-02-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025

Status di JDIH