Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — KELEMBAGAAN · BAB II Bagian Kesembilan — Sanksi Administratif

Pasal 22

POJK 4/2025 — Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (8), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan e. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 POJK 4/2025

PDF naskah resmi, halaman 20

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf c POJK 16/2025; Pasal 79 huruf b POJK 30/2025; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 26-02-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025

Status di JDIH