Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KELEMBAGAAN · BAB II Bagian Ketujuh — Penilaian Kembali Pihak Utama

Pasal 17

POJK 4/2025 — Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi: 1. Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j; atau 2. Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j; b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun bagi: 1. Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, jika: a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 atau huruf a angka 2; atau b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dan perbuatan dimaksud: 1) dilakukan secara berulang; 2) dilakukan secara kumulatif; dan/atau 3) terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; 2. Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, jika: a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 1 atau huruf a angka 2; atau b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dan perbuatan dimaksud: 1) dilakukan secara berulang; 2) dilakukan secara kumulatif; dan/atau 3) terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1. bagi Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf f; 2. bagi Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf f. (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak: a. tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d, apabila merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 17 POJK 4/2025

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf c POJK 16/2025; Pasal 79 huruf b POJK 30/2025; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 26-02-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025

Status di JDIH