Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — KEWAJIBAN DAN LARANGAN LSP

Pasal 28

POJK 3/2025 — PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar. (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BNSP. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 28 POJK 3/2025

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 37

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH