BAB VI — PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN · BAB VI Bagian Kedua — Evaluasi secara Mandiri
Pasal 26
POJK 3/2024 — Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menerapkan evaluasi secara mandiri.(2) Evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:a. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan;c. edukasi dan sosialisasi kepada Konsumen;d. kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;e. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;f. prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dang. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.(3) Untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menginventarisasi risiko utama yang paling sedikit:a. risiko strategis;b. risiko operasional;c. risiko pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. risiko pelindungan data Konsumen;e. risiko penggunaan jasa pihak ketiga; danf. risiko siber.(4) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan penyampaian laporan bulanan.(5) Kewajiban penyampaian evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi secara mandiri bagi Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.