BAB XI — TATA KELOLA PENJAMINAN, PENJAMINAN SYARIAH, PENJAMINAN ULANG, DAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH
Pasal 48
POJK 3/POJK.05/2017 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab:a. menyelenggarakan fungsi pemasaran, analisis penjaminan, klaim dan subrogasi, serta penanganan pengaduan Terjamin;b. menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah; danc. menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Untuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 48 POJK 3/POJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.