Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB X — PRAKTIK DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Pasal 45

POJK 3/POJK.05/2017 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Lembaga Penjamin wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap Terjamin, Penjamin, Penerima Jaminan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. (2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit: a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. prestasi kerja individual; c. kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group); dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 45 POJK 3/POJK.05/2017

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.