Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VII — DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 36

POJK 3/POJK.05/2017 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; b. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; c. mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi; d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, UUS, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 36 POJK 3/POJK.05/2017

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.