BAB VII — DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 34

POJK 3/POJK.05/2017 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS dan sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 34 POJK 3/POJK.05/2017

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Tetap berlaku menurut POJK 14/POJK.05/2020
Pasal 52 dicabut oleh POJK 24/POJK.05/2019