Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — DIREKSI

Pasal 17

POJK 3/POJK.05/2017 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. (3) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut. (5) Anggota Direksi Lembaga Penjamin yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi. (6) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 17 POJK 3/POJK.05/2017

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.