POJK 3/POJK.05/2017 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Direksi Lembaga Penjamin wajib:a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya;c. mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;e. memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan;f. memastikan agar informasi mengenai Lembaga Penjamin diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dang. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 12 POJK 3/POJK.05/2017
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 62; Pasal 23 huruf d POJK 24/2019
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.