POJK 3/POJK.05/2013 — Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) OJK mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LJKNB yang melakukan pelanggaran berupa:a. belum menyampaikan Laporan Bulanan;b. telah menyampaikan Laporan Bulanan tetapi terlambat; atauc. menyampaikan Laporan Bulanan tetapi tidak benar dan/atau tidak lengkap. (2) Sanksi...(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:a. teguran tertulis pertama;b. teguran tertulis kedua; danc. teguran tertulis ketiga.(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika:a. LJKNB belum menyampaikan Laporan Bulanan;b. LJKNB terlambat menyampaikan Laporan Bulanan; atauc. diketahui Laporan Bulanan tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).(4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan jika setelah ditetapkannya teguran tertulis pertama atau kedua, LJKNB:a. belum menyampaikan Laporan Bulanan; ataub. belum menyampaikan perbaikan atas Laporan Bulanan yang oleh OJK dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap.(5) Dalam hal LJKNB telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya teguran tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:a. menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);b. mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; atau c. menginformasikan...c. menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud, dalam hal LJKNB secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 12 POJK 3/POJK.05/2013 (mulai berlaku 12-09-2013). Dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah oleh Pasal 11 huruf a POJK 55/POJK.05/2017 (berlaku 19-07-2017, Pasal 13) dan bagi Dana Pensiun oleh Pasal 19 huruf a POJK 5/POJK.05/2018 (berlaku 31-12-2018, Pasal 22); teks ketentuan penutup kedua pencabut dibaca dari PDF JDIH OJK 14-10-2026. Tetap berlaku bagi LJKNB lain. JDIH OJK: Berlaku.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.