Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a, wajib dibayar oleh Pihak sebelum
pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan penyampaian dokumen pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pembayaran, pembayaran tersebut bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
(3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi tersebut dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi.
(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 5 POJK 2/2025
PDF naskah resmi, halaman 4