Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — VERIFIKASI PENGHITUNGAN BIAYA TAHUNAN

Pasal 27

POJK 2/2025 — TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pihak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran dengan menyampaikan persyaratan: a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dokumen pendukung berupa bukti pembayaran; dan b. dokumen keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dokumen terkait lainnya. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap. (4) Dalam hal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Wajib Bayar tidak disertai dengan dokumen pendukung, surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 27 POJK 2/2025

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 36

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH