BAB III — PENAGIHAN PUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pasal 18

POJK 2/2025 — TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dalam hal terdapat: a. kesalahan aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan; b. kesalahan sistem Bank Tempat Pembayaran; dan/atau c. hal lain yang bukan merupakan wanprestasi Wajib Bayar dan telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 18 POJK 2/2025

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 36

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH