Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal 3

POJK 1/POJK.05/2016 — Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Penempatan investasi pada SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang telah beroperasi sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, wajib memenuhi tahapan: a. bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah dan dana pensiun pemberi kerja adalah: 1. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016; dan 2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017; b. bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, adalah: 1. paling rendah 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016; dan 2. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017; c. bagi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan paling lambat 31 Desember 2016.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 POJK 1/POJK.05/2016

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I POJK 36/POJK.05/2016; Pasal I POJK 56/POJK.05/2017; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 36/POJK.05/2016; POJK 56/POJK.05/2017

Status di JDIH