PERMA 4/2019 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.(2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.(2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.(2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
Dasar: Pasal II PERMA 4/2019 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20-08-2019; gambar hlm. 7–8). JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 20-08-2019. JDIH BPK (Details/206070, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, berlaku 20-08-2019, BN 2019/942, mengubah PERMA 2/2015
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.