Pasal 6A

PERMA 2/2015 — TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 4/2019, Pasal I angka 4 (Pasal 6A).

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 6A PERMA 2/2015

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 33 PERMA 2/2015 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07-08-2015; gambar hlm. 14–15 salinan JDIH MA); diubah PERMA 4/2019 (Pasal I angka 1–8, berlaku 20-08-2019). JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 07-08-2015. JDIH BPK (Details/209475, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, berlaku 07-08-2015, BN 2015/1172, diubah dengan PERMA 4/2019

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 17A disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 31 disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 6A disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 1 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 13 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 18 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 3 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 4 diubah oleh PERMA 4/2019