BAB VII — PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

PERMA 2/2015 — TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 4/2019, Pasal I angka 8 (Pasal 31).

(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. (2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b). (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 31 PERMA 2/2015

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 33 PERMA 2/2015 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07-08-2015; gambar hlm. 14–15 salinan JDIH MA); diubah PERMA 4/2019 (Pasal I angka 1–8, berlaku 20-08-2019). JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 07-08-2015. JDIH BPK (Details/209475, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, berlaku 07-08-2015, BN 2015/1172, diubah dengan PERMA 4/2019

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 17A disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 31 disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 6A disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 1 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 13 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 18 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 3 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 4 diubah oleh PERMA 4/2019