BAB VI — UPAYA HUKUM Bagian Pertama Keberatan · BAB VI Bagian Ketiga — Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

PERMA 2/2015 — TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 PERMA 2/2015

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 33 PERMA 2/2015 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07-08-2015; gambar hlm. 14–15 salinan JDIH MA); diubah PERMA 4/2019 (Pasal I angka 1–8, berlaku 20-08-2019). JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 07-08-2015. JDIH BPK (Details/209475, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, berlaku 07-08-2015, BN 2015/1172, diubah dengan PERMA 4/2019

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 17A disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 31 disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 6A disisipkan oleh PERMA 4/2019
Pasal 1 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 13 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 18 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 3 diubah oleh PERMA 4/2019
Pasal 4 diubah oleh PERMA 4/2019