Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA Bagian Pertama Pendaftaran · BAB IV Bagian Kedelapan — Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

PERMA 2/2015 — TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 15 PERMA 2/2015

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 33 PERMA 2/2015 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07-08-2015; gambar hlm. 14–15 salinan JDIH MA); diubah PERMA 4/2019 (Pasal I angka 1–8, berlaku 20-08-2019). JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 07-08-2015. JDIH BPK (Details/209475, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, berlaku 07-08-2015, BN 2015/1172, diubah dengan PERMA 4/2019

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH