Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENGGUNALAYANANADMINISTRASIPERKARA SECARAELEKTRONIK

Pasal 7

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. (2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi. (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa: a. teguran; b. penghentian hak akses sementara; dan c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH