Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENGGUNALAYANANADMINISTRASIPERKARA SECARAELEKTRONIK

Pasal 5

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 7/2022, Pasal I angka 5 (Pasal 5).

(1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. (2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keanggotaan advokat; dan c. berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. (3) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku; c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan d. surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku. (4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas: a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/ surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha; atau b. kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH