Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VIII — KETENTUANPENUTUP

Pasal 36

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. (2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 36 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH