Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — TATAKELOLAADMINISTRASIPERKARASECARA ELEKTRONIK

Pasal 32

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan. (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/ atau format suara maupun video. (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat. (4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 32 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 15

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH