BAB V — PERSIDANGANSECARAELEKTRONIK

Pasal 22

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 7/2022, Pasal I angka 11 (Pasal 22).

(1) Persidangan secara Elektronik dengan acara penyarnpaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur: a. para pihak menyarnpaikan Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling larnbat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disarnpaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4). (2) Jawaban yang disarnpaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermeterai dalarn bentuk Dokumen Elektronik. (3) Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalarn berita acara sidang. (4) Para pihak yang tidak menyarnpaikan Dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 28A disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28B disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28C disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28D disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28E disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28F disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28G disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 36A disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 3A disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 1 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 12 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 14 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 15 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 17 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 20 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 22 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 23 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 24 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 26 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 3 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 4 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 5 diubah oleh PERMA 7/2022