BAB V — PERSIDANGANSECARAELEKTRONIK

Pasal 20

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 7/2022, Pasal I angka 10 (Pasal 20).

(1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. (2) Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP. (4) Dalarn hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara ~lektronik. (5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalarn perkara tata usaha negara dan perkara Keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan U saha. (6) Dalarn hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek. (7) Dalarn hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik. (8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 28A disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28B disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28C disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28D disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28E disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28F disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 28G disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 36A disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 3A disisipkan oleh PERMA 7/2022
Pasal 1 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 12 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 14 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 15 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 17 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 20 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 22 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 23 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 24 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 26 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 3 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 4 diubah oleh PERMA 7/2022
Pasal 5 diubah oleh PERMA 7/2022