Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — ADMINISTRASIPENDAFTARANDANPEMBAYARANBIAYA PERKARASECARAELEKTRONIK

Pasal 14

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 7/2022, Pasal I angka 7 (Pasal 14).

(1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP. (2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (verzet), upaya hukum Keberatan, dan upaya hukum banding. (3) Dalam ha! Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH