Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — ADMINISTRASIPENDAFTARANDANPEMBAYARANBIAYA PERKARASECARAELEKTRONIK

Pasal 12

PERMA 1/2019 — ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh PERMA 7/2022, Pasal I angka 6 (Pasal 12).

(1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik. (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: a. mengunggah dokumen permohonan; dan b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi. (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 PERMA 1/2019

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 39 PERMA 1/2019 (mulai berlaku pada tanggal 19-08-2019; diundangkan 08-08-2019; gambar hlm. 17–18); Pasal 38: PERMA 3/2018 dicabut; diubah PERMA 7/2022 (berlaku 11-10-2022). JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 16-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan 06-08-2019, diundangkan 08-08-2019, berlaku 19-08-2019, BN 2019/894; diubah dengan PERMA 7/2022; mencabut PERMA 3/2018.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH