Buku III BAB VIIA — PERJANJIAN KERJA · Buku III BAB VIIA Bagian 3 — Kewajiban-kewajiban Majikan
Pasal 1602z
KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23 — Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
Si majikan diwajibkan pada waktu berakhirnya perhubungan kerja, atas permintaan si buruh, memberikan kepadanya sepucuk surat pernyataan yang ditandatangani olehnya.Surat pernyataan itu memuat suatu keterangan yang sesungguhnya tentang sifat pekerjaan yang telah dilakukan serta lamanya hubungan kerja, begitu pula, tetapi hanya atas permintaan khusus dari orang kepada siapa surat pernyataan itu harus diberikan, tentang cara bagaimana si buruh telah menunaikan kewajiban-kewajibannya dan cara bagaimana hubungan kerja berkahir; jika namun si majikan telah mengakhiri hubungan kerja dengan tidak memajukan suatu alasan maka ia hanya diwajibkan menyebutkan apa alasan-alasan itu; juka si buruh telah mengakhiri hubungan kerja secara berlawanan dengan hukum, maka si majikan adalah berhak untuk menyebutkan hal itu di dalam surat pernyataannya.Si majikan yang menolak memberikan surat pernyataan yang diminta, atau dengan sengaja menuliskan keterangan-keterangan yang tidak benar, atau pula memberikan suatu tanda pada surat pernyataannya yang dimaksudkan untuk memberikan sesuatu keterangan tentang si buruh yang tidak termuat dalam surat pernyataannya sendiri, atau lagi memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang pihak ketiga yang bertentangan dengan surat pernyataannya, adalah bertanggung jawab baik terhadap si buruh maupun terhadap orang-orang pihak ketiga tentang kerugian yang diterbitkan karenanya.Tiap janji yang kiranya akan mengakibatkan, bahwa kewajiban-kewajiban si majikan ini dikecualikan atau dibatas, adalah batal.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Sitasi: Pasal 1602z KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.