Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Buku III BAB VIIA — PERJANJIAN KERJA · Buku III BAB VIIA Bagian 3 — Kewajiban-kewajiban Majikan

Pasal 1602l

KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23 — Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Pembayaran upah yang ditetapkan dengan uang menurut lamanya kerja, harus dilakukan sebagai berikut: jika ditetapkan untuk tiap minggu atau waktu yang lebih pendek dari seminggu, dibayar setiap kali lewat seminggu; jika ditetapkan untuk waktu lebih dari seminggu tetapi kurang dari sebulan, dibayar setiap kali lewat waktu itu; jika di tetapkan untuk tiap bulan, dibayar setiap kali lewat sebulan; jika ditetapkan untuk waktu yang lebih lama dari satu bulan, dibayar tiap-tiap kali lewat satu triwulan. Dan aturan ini hanya boleh diadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau reglemen, bahwa pembayaran upah untuk waktu yang kurang dari setengah bulan dan pembayaran upah bulanan dilakukan tiap-tiap triwulan sekali. Pembayaran upah bagi buruh yang tinggal serumah dengan majikan, dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan di atas, yaitu tiap-tiap kali lewat waktu yang ditetapkan menurut kebiasaan setempat, kecuali kalau dalam surat perjanjian atau reglemen telah dijanjikan, bahwa pembayaran akan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam alinea pertama. Tenggang waktu pembayaran yang ditetapkan pada atau berdasarkan pasal ini, senantiasa boleh diperpendek oleh kedua belah pihak dengan kata sepakat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 1602l KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23

PDF naskah resmi, halaman 286

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH