Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Buku III BAB VIIA — PERJANJIAN KERJA · Buku III BAB VIIA Bagian 3 — Kewajiban-kewajiban Majikan

Pasal 1602f

KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23 — Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Untuk pembayaran upah yang menjadi hak buruh, kuasa termaksud dalam alinea pertama Pasal 1385 haruslah suatu kuasa tertulis. Jika dalam kuasa tertulis termaksud pada Pasal 1602g dimuat syarat bahwa upah yang ditetapkan berupa uang seluruhnya atau bagian, tidak akan dibayar kepada buruh di bawah umur, tetapi harus dibayar kepada wakilnya yang sah, maka orang mi dalam hal pembayaran upah atau bagian yang harus dibayar kepadanya. dianggap sebagai buruh. Juga apabila tidak dimuat syarat-syarat seperti itu dalam surat kuasa dan bahkan dalam hal adanya kuasa lisan, upah yang ditetapkan berupa uang, yang harus dibayar kepada buruh yang belum dewasa, harus dibayar kepada wakilnya yang sah bila wakil ini mengajukan surat perlawanan atas pembayaran yang dilakukan kepada butuh di bawah umur. Dalam hal-hal lain dan yang dimaksudkan pada alinea kedua dan alinea ketiga pasal ini, majikan membayar kepada buruh di bawah umur dianggap telah melunasinya dengan sah. Pembayaran kepada pihak ketiga, yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini atau pasal berikut adalah batal.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 1602f KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23

PDF naskah resmi, halaman 284

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH