Buku III BAB I — PERIKATAN PADA UMUMNYA · Buku III BAB I Bagian 5 — Perikatan Bersyarat
Pasal 1266
KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23 — Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Sitasi: Pasal 1266 KUHPERDATA Staatsblad 1847 Nomor 23
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.