BAB XV — BERBAGAI PERATURAN

Pasal 384

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

(1) Panitera wajib memegang suatu daftar umum untuk segala perkara pidana yang diperiksa oleh majelis di tempat tugasnya. (2) Dalam daftar itu harus dituliskan nama pesakitan, kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, hari perkara itu dimasukkan, hari keputusan hakim diucapkan, dan ringkasan keputusan hakim itu. (3) Panitera pengadilan negeri wajib memegang daftar serupa untuk perkara perdata. (4) Dalam daftar untuk perkara pidana harus disebutkan pemberian grasi atau pidana.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 384 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 26

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999