BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim

Pasal 222

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar tersendiri tentang penyanderaan, yang memuat: 10. perintah untuk menyandera, yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, tanggainya, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang akan disandera dan lamanya orang itu boleh disandera; 20. tanggal pengurungan; 30. tanggal pembebasan dari penyanderaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi

Sitasi: Pasal 222 HIR Staatsblad 1941 Nomor 44

PDF naskah resmi, halaman 22

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku

Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Pasal 377 dicabut oleh UU 30/1999