BAB IX — HAL MENGADILI PERKARA PERDATA YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI · BAB IX Bagian 5 — Pelaksanaan Keputusan Hakim
Pasal 213
HIR Staatsblad 1941 Nomor 44 — Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.
(1) Jika debitur itu melawan penyanderaan itu dengan menyatakan perbuatan itu tidak sah, dan ia menghendaki supaya segera diambil keputusan tentang perlawanan itu, maka ia harus mengajukan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan itu, atau jika debitur itu lebih suka, ia harus dibawa menghadap pejabat itu. Dalam kedua hal itu, ketua akan memutuskan dengan segera patut tidaknya debitur itu disandera dahulu sementara menunggu keputusan pengadilan negeri.(2) Pasal 218 ayat (4), (6) dan (7) berlaku dalam hal itu.(3) Jika debitur itu mengajukan perlawanan dengan surat, maka sementara menunggu keputusan ketua, hendaklah ia dijaga, supaya jangan lari.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
terjemahan dipublikasikan JDIH MA; bukan teks resmi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (kitab kolonial tanpa ketentuan penutup yang menyatakan berlaku di Indonesia); JDIH MA (dibaca 16-10-2026): Status Berlaku
Sumber: aturan_peralihan+jdih. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.